Profil Gender dan Anak Kota Bogor 2011

Kota Bogor sebagai mitra Kota Jakarta telah berkembang sedemikian pesat.  Hal ini ditunjukkan oleh kondisi Kota Bogor yang semakin pesat dari sisi populasi penduduk, meningkatnya pembangunan  di berbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan penduduk, dan berkembangnya sektor sekunder dan tersier.  Proporsi penduduk perempuan dan laki-laki di Indonesia relatif seimbang, begitupula dengan situasi di Kota Bogor.  Merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

Terjaminnya kualitas hidup manusia (laki-laki dan perempuan) di Kota Bogor masih menjadi fokus perhatian mengingat sampai saat ini di Kota Bogor masih terdapat 42.328 Rumah Tangga miskin (Profil Gender dan Anak Kota Bogor, 2010). Jika dalam satu rumah tangga terdapat rata-rata 3 sampai 4 anggota rumah tangga, maka terdapat sekitar 12, 6 sampai 16,9 persen penduduk miskin di Kota Bogor.  Kondisi kehidupan di bawah standar tersebut berkaitan dengan perolehan akses dan manfaat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, peluang berusaha dan bekerja, serta hukum dan sosialbudaya. Selain itu, masih adanya keterbatasan bagi golongan miskin dan perempuan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan juga merupakan faktor penentu dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia (laki-laki dan perempuan) di kota Bogor.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling menerima dampak atas kondisi kemiskinan tersebut. Isue strategis terkait kemiskinan yang dialami perempuan dan anak di kota Bogor antara lain:  kekerasan terhadap perempuan dan anak,  perdagangan perempuan dan anak, anak jalanan dan terlantar, serta pekerja anak.

Pembangunan seyogyanya didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat (laki-laki dan perempuan) yang dapat tercermin dari kondisi dan fakta yang terjadi di masyarakat.  Terlebih pada tahun 2015, Indonesia dan seluruh negara penanda tanganan kesepakatan pencapaian tujuan pembangunan milenium harus mampu mencapai delapan aspek berikut. Pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; Kedua, terpenuhinya pendidikan dasar untuk semua; Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Keempat, menurunkan kematian anak; Kelima, meningkatkan kesehatan ibu; Keenam, mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB); Ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan Kedelapan, mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.   Kota Bogor, selain masih harus mengatasi isu kemiskinan, juga berhadapan dengan masalah penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, anak terlantar, rentan terhadap penyakit menular karena kondisi lingkungan yang memburuk, merebaknya HIV AIDS, dan kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

Berkaitan dengan upaya pencapaian  kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di Indonesia telah dideklarasikan Instruksi Presiden  Nomor 9 Tahun 2000  tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. PUG menginstruksikan kepada pemerintah di seluruh hirarki dan lembaga untuk mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman baik laki-laki maupun perempuan dalam keseluruhan proses pembangunan.  Hal ini hanya dapat terwujud apabila dalam rancang bangun kebijakan tersebut, sejak awal telah didukung oleh data terpilah berdasarkan jenis kelamin, dan dilengkapi oleh data-data spesifik berdasarkan, usia, karakterisktik geografis, sosio ekonomi, dan budaya.  Ketika keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang didukung oleh prosedur perolehan data yang  valid dan reliabel, fondasi untuk memenuhi kebutuhan warga negara baik laki-laki maupun perempuan sudah mulai dibangun.  Implikasinya, pembangunan di Kota Bogor pun perlu didasarkan atas aspirasi, kebutuhan, pengalaman laki-laki dan perempuan.  Hal ini mustahil dilaksanakan, tanpa dimilikinya data berupa profil gender dan anak yang senantiasa dimutakhirkan setiap tahunnya.

Hal ini juga sejalan dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No 104 Tahun 2010 tentang Petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa K/L menyusun RKA-KL yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut: Gender Budget Statement (GBS) dan Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG), dengan menggunakan analisis gender berbasis data terpilah jenis kelamin.

Kota Bogor dalam dua tahun terakhir telah berhasil memiliki dokumen berupa Profil Gender dan Anak Kota Bogor bekerjasama dengan PSW-PSP3 IPB.  Hal ini merupakan langkah maju dalam merespon kebutuhan akan  data gender di berbagai bidang pembangunan.  Mengingat semakin cepatnya perubahan dalam berbagai sendi kehidupan dan berbagai tantangan yang dihadapi Kota Bogor di tahun 2011, menjadi kebutuhan bagi Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) untuk menerbitkan Profil Gender dan Anak Kota Bogor Tahun 2011.

This entry was posted in Artikel and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>