Training of Trainer Pencegahan dan Penanganan TPPO

[PKGA IPB] – PKGA LPPM IPB berada dalam konteks geografis Kota dan Kabupaten Bogor serta berdekatan dengan Kabupaten Cianjur. PSW IPB telah memiliki kerjasama dengan ketiga wilayah kabupaten/kota ini terutama dengan Kabupaten/Kota Bogor. Di bidang TPPO, PSW IPB terlibat aktif sebagai pengurus di P2TP2A Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, lembaga yang secara resmi menangani masalah-masalah perlindungan perempuan dan anak terutama Tindak Pidana Perdaganagan Orang (TPPO).  PSW IPB pun telah merintis kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam beberapa penelitian yang diselenggarakan terkait permasalahan Buruh Migran Perempuan di Kabupaten Cianjur.

Terkait permasalahan TPPO pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mensosialisasikan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Demikian pula Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2007 telah mengeluarkan Penyusunan Pedoman Umum Penanganan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traficking) dan pembentukan Tim Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Pemberantasan TPPO harus didukung dan diupayakan oleh semua pihak termasuk negara, pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, peneliti/akademisi. Semua pihak tersebut harus bekerjasama untuk dapat mencegah dan menangani secara terpadu, serta yang terpenting adalah memiliki pemahaman yang sama terhadap TPPO.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di Kota Bogor mencapai 949.066 jiwa, 484.648 penduduk laki-laki dan 464.418 penduduk perempuan. Seiring dengan luas wilayah yang lebih besar, jumlah penduduk di Kabupaten Bogor juga lebih besar. Sampai tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bogor 4.695.453 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.393,207 jiwa dan perempuan sebanyak 2.302.246 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2010 yaitu 2.168.514 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.047.964 jiwa dan perempuan sebanyak 1.120.550 jiwa.

Data jumlah penduduk ini menunjukkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan antara Kota dan Kabupaten dimana rasio perempuan terhadap laki-laki lebih dari 100. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bogor selama sepuluh tahun terakhir sebesar 2,39 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 3,19 persen per tahun. Artinya, setiap tahun 104 ribu muncul penduduk baru dan angka ini tertinggi di Provinsi Jawa Barat bahkan menurut BKKBN Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi kabupaten penyumbang penduduk terbesar di Indonesia (Pos Kota, 10 November 2010). Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur selama sepuluh tahun terakhir (tahun 2000-2010) sebanyak 1,09 persen setiap tahun.

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor periode 2003–2007, PDRB Kota Bogor menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2003-2007 relatif meningkat.  Dari data BPS Kota Bogor (2008) PDRB Kota Bogor tahun 2007 sebesar Rp 8.558.035.700.000,00. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun 2006 yang hanya sebesar Rp 7.257.742.090.000,00.  Sumbangan PDRB tertinggi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 3.436.046.880.000,00 dan disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 1.044.468.100.000,00.

Sedangkan perekonomian Kabupaten Bogor pada tahun 2005 ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85%. Ini berarti ada peningkatan bila dibandingkan tahun 2002 sebesar 4,48%. Sama dengan Kota Bogor, pada tahun 2005 ini sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor keuangan  dengan pertumbuhan sebesar 9,69% naik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 6,08% dan sektor perdagangan yang naik menjadi 8,01% dari 5,26%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar minus 10,11%. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Cianjur, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sektor pertanian (42,80%). Adapun sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa (14,60%) dan pekerja rumahtangga (30%).

Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kurun waktu 2005–2009, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat atas kasus trafiking dengan 794 kasus (www.gugustugastrafiking.org). Kedudukan Jawa Barat ini disumbang besar oleh Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan sebagian oleh Kota Bogor. Berdasarkan data di P2TP2A Kabupaten Bogor, selain masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah utama yang dihadapi adalah kasus trafiking, prostitusi dan kawin kontrak.  Kota Bogor juga menghadapi kasus yang sama namun lebih sedikit untuk kawin kontrak. Kabupaten Cianjur sudah sejak lama dikenal sebagai sumber tenaga kerja wanita (TKW) yang rentan menjadi korban trafiking. Selama tahun 2010 saja telah ditemukan 33 kasus trafiking di Kabupaten Cianjur (www.pikiran-rakyat.com).

Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Training of Trainer (ToT) Penanganan dan  Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka meningkatkan kapasitas Peneliti Pusat Studi Wanita IPB sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan TPPO.

This entry was posted in Agenda and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>