Mengintegrasikan Kesetaraan Gender di Bidang Pangan dan Energi


Penulis

Siti Amanah

Sebagian Isi

Perubahan lingkungan (environmental change) baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan perubahan politik berdampak pada semakin rumitnya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tak bisa lagi memandang persoalan yang dihadapi sebuah kelompok mau pun komunitas hanya dari satu sudut pandang (narrow perspective). Persoalan kemiskinan misalnya, tak cukup dilihat berdasarkan segi struktur kebijakan semata saja, namun harus pula dilihat dari kondisi spesifik, baik dari sisi sosio, ekonomi, mau pun budaya. Di pedesaan, lahan pertanian semakin berkurang produktivitasnya dan keluarga tani semakin terdesak untuk meninggalkan desa mencari pekerjaan yang lebih mampu menjamin kebutuhan hidup keluarganya. Pada masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, persoalan yang dihadapi lebih kompleks, berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang tidak menentu, aspek keamanan, hak kepemilikan, dan aspek hukum dan peraturan antar negara terkait wilayah tangkap. Begitu pula yang dihadapi oleh komunitas sekitar hutan, kerusakan hutan yang semakin meluas, dan mengurangi akses mereka terhadap sumber daya yang dapat dikelola secara bijak.

Meski saat ini, ketersediaan beras berada dalam kondisi “aman terkendali” di Indonesia, akan tetapi di beberapa daerah ditemui masalah kekurangan pangan. Berarti ada persoalan dalam distribusi dan akses, serta kontrol atas keefektifan kebijakan pangan di berbagai hirarki. Jika masalah krisis pangan ini tak diatasi dengan baik, akan terjadi bencana yang merugikan bangsa, seperti generasi muda yang lemah, daya pikir dan daya juang terbatas, ibu-ibu hamil yang kurang gizi, dan kelainan pada anak-anak yang dilahirkan. Relasi gender yang harmonis mulai level mikro dalam sebuah keluarga sampai level makro dalam sistem pengambilan keputusan di level nasional, harus menjadi prinsip dalam rancang bangun kebijakan pembangunan. Diperlukan desain kebijakan pembangunan di bidang pangan dan energi yang menjamin kebutuhan rakyat secara adil dan merata.

Krisis pangan dan energi telah berdampak pada menurunnya kondisi sosio-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat di strata bawah. Terdapat lebih kurang 39 juta penduduk miskin atau 18 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2006). Dari 39 juta penduduk miskin tersebut, 63 persen di antaranya bermukim di pedesaan, dan masih dihadapkan pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Dari 40.000 desa di Indonesia sebagian besar lokasinya berada di pedalaman yang jauh dari jangkauan layanan sediaan energi. Desa di pedalaman masih mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak maupun listrik. Penyediaan energi, khususnya listrik, bagi masyarakat desa tertinggal baru mencapai 20 persen dari jumlah desa tersebut (Kerangka Acuan Lokakarya Gender, Pangan, dan Energi, Divisi Kajian Wanita, PSP3 LPPM IPB, 2008).

Selengkapnya disini.

This entry was posted in Penelitian and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>